FPDIP Minta Tunjangan Rumah Rp50 Juta Cs Anggota DPR Disetop

Jakarta, CNN Indonesia --

Fraksi PDIP di DPR meminta agar tunjangan perumahan yang diterima setiap anggota dewan saat ini dihentikan. Sikap itu disampaikan menyusul rangkaian aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah yang berujung ricuh baru-baru ini.

Bukan hanya tunjangan rumah, anggota Fraksi PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah juga mendorong agar fasilitas lain yang dianggap tak patut juga dihentikan.

"Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya," kata Said dalam keterangannya, Sabtu (30/8).

Ketua DPP PDIP itu menilai politik tak melulu soal rasionalitas dan kesepakatan. Menurut dia, yang harus selalu melekat dalam politik adalah etik, simpati, dan empati.

Said mengajak semua anggota DPR untuk mengukur diri.

"Apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, di saat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyambung nasib di jalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa," kata dia.

Said menilai, jika pertimbangan etik dan empati itu bisa dijalankan, tak ada lagi tunjangan maupun fasilitas DPR lain yang di luar kepatutan. Sebaliknya, semua bisa juga tidak dipertanyakan jika kinerja DPR sesuai harapan publik.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi bagi Fraksi PDI Perjuangan ketiga nilai itu menjadi penting sebab menjadi jiwa bagi gerak politik DPR, bukan sekedar kesepakatan dan ketentuan legal formal," kata Said.

Isi tunjangan dan sejumlah fasilitas DPR menjadi salah satu pemicu rentetan aksi masyarakat, termasuk di DPR. Lewat peraturan baru, DPR periode 2024-2029 mulai mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan, sebagai pengganti rumah dinas yang ditiadakan.

Besaran tunjangan itu, serta fasilitas-fasilitas lain yang didapat DPR dinilai tak menunjukkan simpati kepada kondisi ekonomi masyarakat.

(thr/agt)