Jakarta, CNN Indonesia --
Pemilik PT Toba Pulp Lestari Tbk tengah menjadi sorotan publik di tengah bencana banjir besar dan tanah longsor di Pulau Sumatra.
Perusahaan berkode saham INRU ini membantah terlibat sebagai penyebab banjir yang telah menelan 604 korban jiwa hingga Senin (1/12). Bantahan disampaikan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (1/12).
"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," ujar Corporate Secretary Anwar Lawden, dikutip Selasa (2/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anwar menjelaskan operasional perusahaan dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi dan diawasi secara berkala, bekerja sama dengan lembaga independen tersertifikasi.
Lantas, bagaimana fakta dan profil Toba Pulp Lestari?
PT Toba Pulp Lestari sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk. Perusahaan ini didirikan pada 26 April 1983 di Sumatera Utara oleh pengusaha nasional Sukanto Tanoto.
Bidang usahanya memproduksi bubur kertas dan serat rayon dari kayu. Pada 16 Mei 1990, perusahaan melakukan penawaran umum perdana (IPO) di BEI dengan kode saham INRU, yang masih digunakan hingga kini meski nama perusahaan berubah.
Perjalanan bisnis perusahaan ini banyak diwarnai konflik agraria dengan masyarakat sekitar. Tudingan terhadap perusahaan mencakup pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit kulit, deforestasi besar-besaran, hingga penguasaan tanah warga secara tidak adil.
Pada 1999, Presiden BJ Habibie menghentikan sementara operasional pabrik dan menunjuk auditor independen untuk meneliti dugaan kerusakan lingkungan, namun audit tersebut tidak pernah dijalankan.
Presiden Abdurrahman Wahid kemudian menutup kembali operasi pabrik, meski akhirnya dibuka pada 2000 dengan syarat menghentikan produksi rayon. Pada tahun yang sama, perusahaan berganti nama menjadi Toba Pulp Lestari dan kepemilikan sahamnya pun mengalami perubahan.
Berdasarkan data dari Keterbukaan Informasi BEI, saat ini Toba Pulp Lestari dimiliki oleh perusahaan investasi asal Hong Kong, Allied Hill Limited, yang menguasai 92,54 persen saham. Sisa 7,46 persen saham dimiliki publik.
Allied Hill adalah entitas holding yang sepenuhnya dimiliki Everpro Investments Limited milik Joseph Oetomo.
Anwar Lawden menjelaskan dari total areal 167.912 hektare, perusahaan hanya mengembangkan tanaman eucalyptus seluas sekitar 46 ribu hektare, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan lindung dan konservasi.
"Seluruh kegiatan HTI (Hutan Tanaman Industri) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari," ujarnya.
Audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022-2023 menyatakan perusahaan mematuhi seluruh regulasi tanpa pelanggaran lingkungan maupun sosial.
"Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa Perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah," tegas Anwar.
(del/pta)
