Jakarta, CNN Indonesia --
Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengakui rasio penerimaan Indonesia jelek. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto bakal mengejar banyak pajak.
Ia mencatat rasio penerimaan Indonesia sekarang hanya 12,1 persen. Menurutnya, fakta tersebut merupakan salah satu masalah yang terus dialami Indonesia dalam 15 tahun terakhir.
"Salah satu yang terendah di dunia, di antara negara-negara besar lain. Satu-satunya negara besar yang memiliki rasio penerimaan rendah adalah Pakistan, 8 persen per tahun, dan mereka bangkrut," ungkapnya dalam DBS Asian Insights Conference di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Rabu (21/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, target terdekat Prabowo adalah mengejar ketertinggalan dari Kamboja. Hashim menyebut negara tetangga Indonesia itu sudah berhasil mencapai revenue ratio sebesar 18 persen.
Pria yang juga merupakan adik Presiden Prabowo itu menyebut ada negara Asia Tenggara lain yang punya revenue ratio lebih tinggi, yakni Vietnam yang sanggup mencapai level 23 persen.
Akan tetapi, Hashim menegaskan pemerintah tak berniat mengerek tarif atau besaran pajak. Ia menekankan revenue ratio atau tax ratio berbeda dengan tax revenue.
"Ini adalah target pemerintah untuk mencapai level (revenue ratio) yang sama dengan Kamboja. Kami yakin butuh 4 tahun untuk mencapai level setara Kamboja (revenue ratio sebesar 18 persen)," jelas Hashim.
"Saat saya mengatakan ini (upaya meningkatkan revenue ratio), orang-orang bilang, 'oh, Pak Hashim mau menaikkan pajak'. Tidak! Kami tidak ingin menaikkan pajak, tapi kami akan menambah penerimaan dari banyak orang yang tidak membayar pajak," tegasnya.
Hashim menegaskan peningkatan pendapatan bisa menjadi game changer untuk Indonesia ke depan. Ia membeberkan pemerintah juga memakai kecerdasan buatan (AI), terutama dalam menyasar pajak elektronik.
AI dan teknologi informasi (IT) diklaim bakal dipakai Prabowo untuk mencegah kebocoran di sana-sini. Ini termasuk penghentian penyalahgunaan subsidi BBM dan subsidi pertanian demi meningkatkan penerimaan negara.
"(AI dan IT juga dipakai) untuk menyetop penyalahgunaan kripto dan judi online. Itu adalah metode, alat, yang akan kami gunakan untuk menaikkan penerimaan dalam tahun-tahun mendatang," ungkap Hashim.
Di lain sisi, ia menyinggung bagaimana Singapura menurunkan PPh Badan menjadi 17 persen. Hashim tak memungkiri ada pembicaraan serupa sebagai bentuk insentif dari pemerintah, di mana Indonesia sekarang masih mematok tarif 22 persen.
Isu soal mengerek penerimaan negara ini beriringan dengan niat Presiden Prabowo Subianto mengganti Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo. Calon kuat penggantinya adalah alumnus Taruna Nusantara, yakni Bimo Wijayanto.
(skt/pta)
