Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya dalam pertukaran dan pemutakhiran data yang relevan dengan pengembangan ekosistem halal nasional.
Dalam pertemuan dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal) menyampaikan bahwa pengelolaan data yang terintegrasi menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk dalam mendukung implementasi kewajiban sertifikasi halal yang semakin luas.
"Kita turut serta dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling meng-update, saling bertukar, dan memperbaharui data, agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat dan berdampak bagi pengembangan ekosistem halal." ujar Babe Haikal di Jakarta, Senin (20/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Babe Haikal menilai, momentum sensus merupakan peluang strategis untuk memperkuat pemetaan pelaku usaha halal di Indonesia. Sebagai bagian dari dukungan konkret, pihaknya akan mengerahkan sekitar seratus duapuluh empat ribu orang pendamping PPH untuk berperan membantu proses pemutakhiran data di lapangan.
"Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan BPJPH yang telah berjalan sejak dua tahun lalu. Dalam peninjauannya, Amalia mengaku melihat langsung fasilitas laboratorium dengan peralatan yang sangat modern dan mutakhir.
"Ini menjadi bukti keseriusan dalam membangun sistem yang efisien dan berbasis teknologi. Dan tentunya ini menjadi salah satu bukti keberhasilan BPJPH di bawah kepemimpinan Babe Haikal untuk menjadi Badan yang super strategis," ujar Amalia.
Adapun Sensus Ekonomi 2026 direncanakan dilaksanakan pada Mei hingga Agustus 2026, dengan cakupan nasional yang melibatkan berbagai sektor usaha. Amalia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
"Pemutakhiran data akan terus dilakukan secara berkala, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, termasuk di tingkat OPD dan minimal di 30 kota," pungkas Amalia.
(rea/rir)
Add
as a preferred source on Google
