Jakarta, CNN Indonesia --
Perum Bulog buka suara soal penyebab kerugian yang membengkak hingga Rp550 miliar sepanjang 2025.
Direktur Keuangan Bulog Hendra Susanto menyebut kerugian tersebut tidak lepas dari skema penugasan pemerintah yang belum disertai margin keuntungan memadai.
Hendra mengatakan kerugian ratusan miliar itu merupakan angka sementara yang terjadi karena margin keuntungan Bulog saat ini masih sangat kecil, yakni hanya Rp50 per kilogram.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin memang waktu RDP (rapat dengar pendapat) kita ditanya, kita kan enggak bisa tutup-tutupin yang kerugian Rp550 miliar. Itu baru angka sementara karena marginnya masih Rp50," ujar Hendra dalam konferensi pers di Bulog Business District, Jakarta Selatan, Jumat (23/1).
Ia menjelaskan jika pemerintah menyetujui usulan margin 7 persen, kondisi keuangan Bulog akan berubah signifikan. Dengan skema tersebut, Bulog justru diproyeksi mencetak keuntungan hingga triliunan rupiah.
"Kalau nanti disetujui pemerintah Bulog diberikan margin 7 persen maka Bulog akan membukukan keuntungan Rp2,4 sampai Rp2,5 triliun. Jadi akan sangat sehat bagi Bulog," katanya.
Hendra menuturkan dalam setiap penugasan yang diberikan pemerintah, idealnya terdapat dua komponen utama yang harus dipenuhi, yakni biaya operasional dan margin keuntungan.
Hal itu juga telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
"Memang pada prinsipnya sebuah penugasan yang diberikan pemerintah harus ada dua komponen, yaitu cost plus margin. Di dalam Inpres 6 Tahun 2025 untuk penugasan 2025 itu sudah disebutkan Bulog diberikan kompensasi dan margin yang wajar," ujarnya.
Ia menambahkan besaran margin wajar tersebut telah dihitung bersama para ahli, termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan hasil rata-rata di kisaran 7 persen. Angka itu dinilai sejalan dengan margin yang diterima badan usaha penerima subsidi lainnya.
"Yang wajarnya setelah kita hitung, setelah kita minta pendapat dari ahli UGM itu average antara 7 persen. Itu sama dengan penerima subsidi yang lain. Nah, ini makanya kita usulkan," jelas Hendra.
Ia berharap kebijakan margin tersebut dapat segera ditetapkan agar Bulog memiliki ruang fiskal yang lebih sehat dalam menjalankan mandat negara, terutama untuk mendukung program ketahanan dan swasembada pangan.
"Supaya Bulog ini bisa sehat dan terus mendukung mimpi besar Presiden kita untuk tetap menjaga swasembada pangan, dan tetap bisa mendukung penyerapan yang besar dan juga penyaluran yang besar, maka Bulog juga harus didukung dengan margin yang baik," katanya.
Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga mengungkapkan kondisi keuangan Bulog saat melaporkan hasil pembukuan akhir 2025 di DPR RI. Ia menyebut Bulog masih mencatat kerugian ratusan miliar rupiah.
"Sesuai dengan hasil pembukuan per tanggal 31 Desember 2025 yang lalu kami laporkan bahwa kerugian Bulog sekitar Rp600 miliar, mohon maaf Rp550 miliar," ujar Rizal dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).
Kerugian tersebut, menurut Rizal, terjadi dalam rentang 2024 hingga tutup buku 2025, di tengah beban penugasan publik Bulog yang terus meningkat, mulai dari penyerapan gabah hingga penyaluran beras ke masyarakat.
(del/sfr)
