Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan Rp70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto karena dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi tidak terserap hingga akhir tahun ini.
"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Bogor, Senin (13/10).
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran besar agar program MBG menjangkau seluruh penerima manfaat di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, penyerapan dana di lapangan belum optimal karena sebagian proyek masih dalam proses pembangunan dan verifikasi.
Untuk tahun depan, alokasi anggaran BGN justru akan meningkat tajam. Dadan menyebut lembaganya akan menerima Rp268 triliun, menjadikan BGN sebagai institusi dengan anggaran terbesar di kabinet.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun untuk pelaksanaan program MBG 2026.
"Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari," kata Dadan.
Selain soal anggaran, Dadan menuturkan ada dua aspek lain yang menjadi kunci keberhasilan program MBG, yakni sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur.
Pemerintah menugaskan lulusan Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) sebagai tenaga pelaksana di lapangan. Mereka kini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG di seluruh daerah.
"SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai kepala SPPG," ujarnya.
Dari sisi infrastruktur, pembangunan gedung SPPG awalnya direncanakan dibiayai sepenuhnya lewat APBN. Namun karena keterbatasan waktu dan mekanisme tender yang lambat, pemerintah membuka kemitraan dengan berbagai pihak untuk mempercepat realisasi.
"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini," kata Dadan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 30 ribu unit SPPG yang membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 unit tahun ini, hingga Agustus belum satu pun terealisasi lewat mekanisme tender.
Namun berkat partisipasi mitra, kini sudah ada 11.504 SPPG aktif berdiri di berbagai wilayah.
"Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia, di mana mitra menjadi partner Badan Gizi Nasional yang telah menyukseskan program ini dengan cepat," tambah Dadan.
Hingga saat ini, ada 30 ribu mitra yang tergabung dalam portal BGN. Dari jumlah itu, 11.504 telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses seleksi. BGN menargetkan hingga akhir tahun, 25.400 SPPG akan berdiri di wilayah aglomerasi dan 6.000 lainnya di daerah terpencil.
(del/sfr)
