Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tembus Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per Februari 2026.
Defisit ini lebih tinggi dibandingkan realisasi Februari 2025 yang tercatat sebesar Rp30,7 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB.
"Defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa periode Februari 2026 yang diselenggarakan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya menjelaskan belanja negara pada tahun ini memang dirancang lebih merata sepanjang tahun, sehingga menyebabkan lonjakan defisit APBN di awal tahun.
"Ada yang bilang, 'Tahun lalu kan surplus, kenapa tahun ini defisit?' Ya memang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun, sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa," ujar Purbaya.
Defisit ini disebabkan oleh penerimaan negara yang seret sedangkan belanja cukup masif.
Pendapatan negara hingga 28 Februari tercatat hanya Rp358 triliun, jauh lebih kecil dari belanja sebesar Rp493,8 triliun.
Penerimaan pajak hingga Februari tercatat sebesar Rp245,1 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp44,9 triliun.
Lalu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp68 triliun dan tidak ada penerimaan hibah.
Belanja negara terdiri belanja pemerintah pusat Rp346,1 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp147,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 triliun itu terbagi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp155 triliun dan non kementerian/lembaga sebesar Rp191 triliun.
(dhz/sfr)
