Jakarta, CNN Indonesia --
Sepeda motor gede (moge) Harley-Davidson tanpa dokumen resmi alias bodong, atau biasa disebut juga No Paper 'NP', marak di Indonesia. Praktik ini dinilai merugikan banyak pihak, terutama pelaku usaha yang menjalankan bisnis sesuai aturan.
Suherli, Direktur Anak Elang Harley-Davidson of Jakarta mengatakan keberadaan Harley-Davidson bodong sebenarnya kembali pada pilihan masing-masing individu.
"Itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau patuh sama aturan pemerintah, dia juga mau aman, riding tenang, ya pilih yang bersurat," ujarnya di Jakarta, Minggu (26/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, ia mengakui unit tanpa dokumen resmi masih cukup diminati sehingga banyak beredar di jalanan. Kondisi tersebut dinilai berisiko bagi pemiliknya, terutama jika terjadi masalah hukum atau kecelakaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kalau no paper itu kalau terjadi sesuatu urusan rumit," kata dia.
Istilah bodong atau NP sendiri merujuk pada kendaraan yang tidak memiliki dokumen legal seperti surat tanda nomor kendaraan (STNK) maupun bukti kepemilikan. Terkait asal-usul kendaraan tersebut, sebagian besar berasal dari luar negeri melalui jalur tak resmi.
"Pasti dari luar, impor gak resmi caranya saya gak tau," ucap Suherli.
Ia menjelaskan salah satu faktor utama yang membuat Harley-Davidson bodong diminati adalah perbedaan harga yang cukup jauh dibandingkan unit resmi. Di sisi lain, tingginya beban pajak dan biaya impor membuat harga motor legal melambung.
"Misal untuk full paper Rp100 juta, dia (versi bodong) cuma jual Rp60 juta. Karena komponen besar (akibat) tinggi pajaknya. bea masuk, PPnBM, PPh, hingga PPN itu hampir 150 persen dari harga motor," jelasnya.
Suherli pun berharap pemerintah dapat memperketat pengawasan terhadap masuknya kendaraan ilegal ke Indonesia agar persaingan usaha jadi lebih sehat.
(ryh/fea)
Add
as a preferred source on Google
