Jakarta, CNN Indonesia --
Angga Raka Prabowo buka suara soal dirinya yang masih menjabat posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), meski telah dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
"Di Wamenkomdigi, karena fungsi di Wamenkomdigi masih di komunikasi publik kan, dan ada juga di bawahnya kita mengkoordinasikan lembaga-lembaga penyiaran, lembaga-lembaga komunikasi publik, jadi intinya itu perkuatan di bidang komunikasi," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Angga Raka Prabowo resmi dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (17/9)
Angga dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah bersama sejumlah pejabat baru di Istana Kepresidenan, yakni Menko Polkam Djamari Chaniago menggantikan posisi Budi Gunawan yang dicopot pada reshuffle sebelumnya.
Kemudian, Erick Thohir dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, dari sebelumnya Menteri BUMN.
Menariknya, sebelum pengambilan sumpah jabatan, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Erick sebagai Menteri BUMN, tapi dia tidak dengan Angga Raka. Ini artinya, Angga Raka masih menjabat sebagai Wamenkomdigi.
Angga Raka menjelaskan Badan Komunikasi Pemerintah bukan badan baru, melainkan transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).
"Kita diminta perkuat, koordinasi, fungsi koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar K/L dan ini juga in line dengan posisi saya di Wamenkomdigi," jelasnya.
"Jadi kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik dan kita juga sebagai jembatan suara-suara publik yang ada di media," tambahnya.
Meski hanya transformasi PCO, Angga Raka menyebut akan tetap ada Keppres baru yang dikeluarkan karena lembaganya memiliki nama baru.
"Mungkin itu yang ditanyakan ke Pak Mensesneg, kan dikatakan setingkat kementerian itu lembaganya, karena ini kan lembaga non-struktural. Makanya saya tetap posisinya sebagai Wamen Komdigi, merangkap sebagai Badan Komunikasi Pemerintah," tuturnya.
(lom/mnf/dmi)
