Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat kepada Kongres mengenai perang AS di Iran saat menghadapi tenggat waktu soal pertanggungjawaban keputusannya memulai perang di depan Kongres.
Surat itu dikirim pada Jumat (1/5), tepat 60 hari batas waktu Trump mendapat persetujuan parlemen untuk melanjutkan operasi militer di Teheran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973, presiden bisa mengerahkan pasukan untuk menanggapi "ancaman yang akan segera terjadi", dengan catatan harus mendapat persetujuan Kongres dalam waktu 60 hari.
Sejak menyerang Iran pada 28 Februari, Trump belum pernah meminta izin Kongres secara resmi untuk melancarkan serangan ke Teheran.
"Belum pernah ada yang memintanya sebelumnya. Belum pernah digunakan sebelumnya. Mengapa kita harus berbeda?" kata Trump saat meninggalkan Gedung Putih pada Jumat (1/5).
Trump menambahkan Undang-Undang Kekuatan Perang yang dipakai Partai Demokrat menekannya "sama sekali tidak konstitusional".
Isi surat Trump
Dalam surat tertanggal 1 Mei tersebut, Trump menyampaikan kepada Kongres mengenai keputusannya menyerang Iran pada 28 Februari.
Ia berujar keputusannya memulai Operasi Epic Fury "sesuai dengan tanggung jawab saya untuk melindungi warga Amerika dan kepentingan Amerika Serikat di dalam dan luar negeri, dan untuk memajukan keamanan nasional dan kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat."
Trump mengatakan perangnya terhadap Iran sudah ia beri tahu Kongres tepat di hari ketika serangan dimulai.
"Pada 7 April 2026, saya memerintahkan gencatan senjata selama 2 minggu," lanjut surat yang ditujukan kepada Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson dan Senator Partai Republik Chuck Grassley, presiden pro tempore Senat.
"Gencatan senjata tersebut telah diperpanjang. Tidak ada baku tembak antara Pasukan Amerika Serikat dan Irak sejak 7 April 2026. Permusuhan yang dimulai pada 28 Februari telah berakhir," demikian isi surat Trump.
Meski Trump mengeklaim perang berakhir, suratnya mengisyaratkan bahwa operasi militer AS masih akan berlanjut.
"Terlepas dari keberhasilan operasi Amerika Serikat terhadap rezim Iran dan upaya berkelanjutan untuk mengamankan perdamaian abadi, ancaman yang ditimbulkan oleh Iran terhadap Amerika Serikat dan Angkatan Bersenjata kita tetap signifikan," tulis Trump.
Ia menambahkan Pentagon akan terus "memperbarui postur kekuatan militernya" di seluruh wilayah "sebagaimana diperlukan dan sesuai, untuk mengatasi ancaman Iran dan pasukan proksi Iran".
Surat Trump ini dikirim satu hari setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth berargumen dalam kesaksiannya di komite layanan bersenjata Senat bahwa hitungan waktu 60 hari berhenti ketika AS-Iran gencatan senjata.
Berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Perang, tanggal 1 Mei mestinya menjadi tenggat waktu 60 hari bagi Trump untuk meminta izin Kongres meluncurkan perang ke Iran.
Kendati begitu, sejumlah pihak sudah memperkirakan bahwa perang ini tak akan diintervensi mengingat sebagian besar anggota parlemen dari Partai Republik enggan menentang Trump.
Pada Kamis (30/4), Partai Republik di Senat kembali memblokir resolusi kewenangan perang yang diajukan Partai Demokrat yang bertujuan mengakhiri konflik di Iran.
"Bahkan jika Anda menerima premis bahwa perang Trump di Iran adalah tanggapan terhadap ancaman yang akan segera terjadi, yang tentu saja tidak saya setujui, berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Perang, dia tidak punya wewenang untuk melanjutkan perang ini lebih dari 60 hari," kata Adam Schiff, senator Demokrat yang mengajukan resolusi, dalam sebuah pernyataan usai pemungutan suara gagal pada Kamis.
Pemimpin minoritas Senat, Chuck Schumer, juga mengatakan di media sosial X bahwa perang Trump terhadap Iran "ilegal" dan "omong kosong".
"Ini adalah perang ilegal, dan setiap Partai Republik terlibat dan membiarkannya berlanjut, ini merupakan hari lain nyawa-nyawa terancam, kekacauan meletus, dan harga-harga naik, padahal semuanya ditanggung oleh rakyat Amerika," kata Schumer.
Jeanne Shaheen, anggota senior komite layanan bersenjata Senat, mengatakan deklarasi Trump tidak mencerminkan kenyataan bahwa puluhan ribu personel militer AS di Timur Tengah masih dalam bahaya dan bahwa pemerintah terus meningkatkan ketegangan dengan mengancam akan terus memusuhi Iran.
"Presiden Trump memasuki perang ini tanpa strategi dan tanpa otorisasi hukum. Pengumuman hari ini tidak mengubah kedua fakta tersebut," kata Shaheen.
Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada Selasa (5/5) menggaungkan surat Trump dalam jumpa pers bahwa perang AS di Iran telah usai. Rubio menyebut semua tujuan perang AS telah tercapai sehingga operasi kini akan beralih ke pengawalan kapal yang terjebak di Selat Hormuz.
"Operasi Epic Fury sudah selesai, sebagaimana diberitahukan Presiden kepada Kongres, kami telah menuntaskan tahap tersebut. Kami telah mencapai tujuan operasi itu. Kini kami beralih ke Project Freedom," kata Rubio.
(blq/rds)
Add
as a preferred source on Google
