Target Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di 2032 Nyaris Mustahil

Lulus studi Science Tech in Society dari University College London dan kini bekerja sebagai jurnalis iklim. Tinggal di Bekasi dan mengurus 3 ekor kucing.

Jakarta, CNN Indonesia --

Rencana memperoleh listrik yang berasal dari pembangkit tenaga nuklir dengan metode small modular reactor (SMR) sudah masuk dalam Rancangan Umum Ketenagaklistrikan Nasional (RUKN) pada 2024. Setahun berikutnya rencana ini diresmikan dalam RUPTL 2025-2034 yang disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM pada 26 Mei 2025.

Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia nuklir/PLTN masuk dalam RUPTL. RUPTL adalah cetak biru rencana kelistrikan nasional yang antara lain menggambarkan dari dan bagaimana listrik di seluruh Indonesia akan dipasok.

Pembangkit tenaga nuklir dirancang sebagai salah satu sumber, sejalan dengan upaya perluasan opsi sumber pasokan listrik nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap listrik dari batubara.

Namun meski sudah masuk rencana pemerintah di RUKN dan RUPTL, tantangan dan hambatan bukan berarti tak ada.

Hambatan realisasinya bukan saja bersumber pada pendanaan, tetapi juga teknologi, sumberdaya manusia, periode waktu dan terutama, payung hukum dalam undang-undang. Hambatan-hambatan ini bahkan mustahil dipecahkan walaupun dengan keputusan presiden atau kesepakatan dengan pelaksana proyek.

UU Tenaga Nuklir kadaluarsa

Pemerintah sudah punya bayangan menggunakan nuklir sebagai sumber listrik sejak era Sukarno. Namun baru pada penghujung masa Orde Baru UU Ketenaganukliran disahkan tahun 1997. Dalam UU tersebut pendirian PLTN diatur sangat ketat, termasuk dalam ketentuan bahwa penyelenggaraan PLTN hanya bisa dilakukan oleh pemerintah.

Hampir 30 tahun kemudian, aturan ini persis bertentangan dengan ide pemerintahan Jokowi (yang diteruskan oleh Prabowo) untuk mendirikan PLTN dengan penyelenggara sektor swasta. Dengan kata lain, jika rencana itu hendak dilanjutkan, perlu dilakukan revisi UU Ketenaganukliran No10/1997 lebih dulu.

Revisi UU juga menjadi prasyarat utama untuk realisasi proyek karena UU yang ada tidak mengenal metode SMR serta teknologi PLTN mengambang (floating nuclear power plant) yang saat ini menjadi opsi yang dipilih pemerintah.

Di sisi lain, UU tersebut secara spesifik menyebut bahwa Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas meneliti, mengembangkan, dan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir yang berfungsi sebagai lembaga promosi pendirian PLTN. Sementara Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengawasi operasi PLTN dan bertanggungjawab kepada presiden terkait tugas tersebut.

Namun BATAN dibubarkan pada 1 September 2021 saat Joko Widodo memutuskan penarikan seluruh lembaga riset di bawah BRIN. Akibatnya terjadi kekosongan lembaga mana yang akan jadi promotor pendirian PLTN sesuai UU 10/1997.

Upaya revisi sudah dilakukan Bapeten sejak 2016 - artinya sudah 10 tahun berjalan. Pada November 2023, draft amandemen memasuki proses harmonisasi di Kemenkumham, namun sampai kini belum disahkan DPR.

Proses legislasi DPR untuk UU yang dianggap sensitif membutuhkan antara 2-5 tahun dari pengajuan menuju pengesahan. Setelah revisi UU disahkan, dibutuhkan peraturan pelaksana pendirian PLTN dan operasinya termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Bapeten. Proses ini diperkirakan makan waktu 2-4 tahun lagi.

Proses turunan rumit

Jika revisi UU yang memungkinkan dibangunnya PLTN oleh pihak swasta sudah disahkan, berikutnya serangkain proses panjang harus diikuti. Di antaranya penerbitan izin konstruksi PLTN oleh Bapeten, penandatanganan perjanjian pembelian daya listrik (power purchasing agreement) yang mengikat antara PLTN dan PLN, penerbitan jaminan pemerintah untuk menarik investastor dalam proyek ini, serta pembentukan Nuclear Energy Programme Implementation Organization (NEPIO) melalui Peraturan Presiden.

Lembaga Energi Atom Internasional (IAEA) mewajibkan semua negara yang hendak membangun instalasi nuklir untuk pembangkit membentuk NEPIO yang mengkoordinasikan proyek nuklir lintas kementerian dan lembaga di suatu negara.

IAEA menyebut NEPIO sebagai prasyarat fungsional untuk memastikan kebijakan energi, regulasi keselamatan, perencanaan SDM, strategi pembiayaan, dan koordinasi diplomatik yang seluruhnya berada di bawah satu komando nasional.

NEPIO Indonesia sudah diusulkan sejak 2016, bersamaan dengan upaya revisi UU Ketenaganukliran. Pada September 2024 Direktorat Jenderal Eneri Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM menyampaikan kepada IAEA bahwa NEPIO akan dibentuk pada tahun yang sama. Rencananya, NEPIO akan dibentuk melalui Perpres. Namun hingga kini Perpres tersebut belum diteken.

Ketiadaan NEPIO menjadi salah satu hambatan realisasi PLTN. Hambatan lain adalah pendirian Dewan Energi Nuklir yang diamanatkan UU 10/1997, hingga saat ini lembaga ini juga belum terbentuk. Dewan ini menurut UU bertugas mengawasi kebijakan nuklir tertinggi Indonesia.

Pemilihan teknologi akan sangat menentukan besaran biaya yang dibutuhkan guna membangun reaktor nuklir. Dalam kasus Indonesia, kandidat utama pembangunan PLTN perdana adalah PT ThorCon yang sudah menyampaikan tawaran membangun ThorCon Molten Salt Reactor (TMSR-500). Dari berbagai pemberitaan, ThorCon disebut mengajukan estimasi biaya sekitar US$1,2 miliar (lebih dari Rp20 triliun). Sementara estimasi pemerintah seperti beberapa disampaikan pejabat Kementerian ESDM mencapai lebih dari tiga kali lipatnya, US$3,8 miliar dolar AS (hampir mencapai Rp65 triliun).

Namun banyak pengamat menilai keduanya sangat mungkin akan membengkak setelah eksekusi proyek. Pembengkakan biaya dalam proyek PLTN dianggap sebagai fenomena yang cukup lumrah terjadi. Proyek PLTN Vogtle 3&4 di Georgia AS membengkak dari US$14 miliar ke US$36,8 miliar. Biaya proyek PLTN Olkiluoto 3 di Finlandia membengkak dari €3 miliar ke €11 miliar, dengan masa operasi mundur 12 tahun dari rencana awal. Sementara proyek Hinkley Point C di Inggris selain mundur masa operasinya juga diproyeksikan membengkak anggarannya menjadi £35 miliar, naik dari estimasi awal £18 miliar.

Di seluruh dunia saat ini sebanyak 127 desain SMR sedang dikembangkan termasuk di AS, Perancis, dan Kanada. Menurut analisis Financial Times proyek SMR di dua negara yang dianggap paling maju dalam teknologi SMR yakni Rusia dan Cina saat ini mengalami pemunduran waktu operasi dan pembengkakan biaya 3-4 kali lipat. Investasi senilai US$9 miliar dolar AS untuk proyek SMR di AS dianggap 'berjudi' dengan teknologi yang belum terbukti.

Klaim teknologi SMR yang lebih ringkas, fleksibel untuk menghasilkan daya lebih kecil (sekitar 250 sampai dengan 350 MW) dan bisa dibangun di atas air maupun di daratan dinilai belum bisa dianggap sebagai standar.

Contoh kasus paling fenomenal adalah proyek NuScale di Idaho, AS. Mulanya desain NuScale adalah pembangkit dengan 12 modul SMR kecil yang dibiayai dengan dana 5,3 miliar dolar AS. Desain proyek sudah mendapat izin otoritas nuklir AS, begitu juga dukungan pendanaan dan restu pemerintah. Belakangan perkiraan harga jual listriknya perlu dinaikkan karena berbagai alasan yang menyebabkan desain turut berubah menjadi 6 unit SMR yang lebih besar dari sebelumnya. Biaya membengkak hampir 2 kali lipat menjadi 9,3 miliar dolar. Kontrak pembelian listrik menjadi kacau dan akhirnya tidak ada kepastian bagaimana nanti penjualannya. Proyek pun dibatalkan sebelum sempat dibangun.

Pendekatan Rusia dan para pesaingnya

Meski belum jelas bagaimana kelanjutan rencana Indonesia membangun PLTN pertamanya, beberapa indikasi pemerintah akan jalan terus mulai nampak.

Januari lalu, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiyani mengatakan rancangan Perpres untuk pembentukan NEPIO sudah berada di meja Presiden. Pekan pertama Mei, Presiden Prabowo Subianto juga menerima kehadiran CEO Rosatom, BUMN Nuklir Rusia, Alexey Likhachev, di Istana.

Likachev mengatakan Rosatom menawarkan pendekatan komprehensif untuk pengembangan program nuklir nasional Indonesia, termasuk dengan teknologi SMR dengan pembangkit terapung. Kehadiran Rosatom, salah satu pemain industri PLTN terbesar di dunia, dianggap menunjukkan proyek PLTN di Indonesia menunjukkan tanda positif akan terus berlanjut.

Rosatom menikuti jejak ThorCon yang agresif mendekati pemerintah Indonesia dengan tawaran proyek nuklirnya. Pemerintah Indonesia baik secara terbuka maupun lewat jalur diplomasi dagang telah didekati oleh sejumlah pemain energi nuklir global. Dari AS, pendekatan kabaranya dilakukan oleh Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTADA) yang fokus pada ubungan ekonomi dan kepentingan komersial Amerika Serikat di negara-negara berkembang.

Dua pesaing utama Rosatom adalah BUMN Nuklir listrik Cina (CNNC) dan BUMN listrik nuklir Korea Selatan (KHNP). Keduanya juga sudah menawarkan teknologi SMR dan melakukan studi awal terkait teknologi ini pada pemerintah Indonesia.

(sur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]