CNN Indonesia
Selasa, 20 Mei 2025 14:55 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan efisiensi anggaran negara akan berlanjut hingga 2026. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. ( ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S).
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap 145 mitra dagangnya pada 2 April lalu setara dengan tingkat tarif ekstrem tinggi yang dikenakan AS pada 125 tahun lalu.
"Jarum sejarah dunia seakan berputar kembali dan mundur satu abad ke belakang di Amerika Serikat, atau bahkan mundur ke abad 16 hingga 18 sewaktu kebijakan Merkantilisme mendominasi dunia, yang memicu berbagai perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara," katanya dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (20/5).
Situasi tersebut, sambungnya, memicu berbagai perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara. Respons atas kebijakan tarif resiprokal Trump pun beragam, dari negara yang melakukan negosiasi langsung secara bilateral hingga melakukan tarif balasan atau retaliasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, peran World Trade Organization (WTO) yang diciptakan sebagai tempat negosiasi dispute/persengketaan dagang antarnegara justru secara de facto tidak berjalan.
"Dinamika proses negosiasi ini menggambarkan dunia akan terus dibayangi ketidakpastian akibat persaingan dan perang ekonomi, dagang, keuangan, dan bahkan perang militer antarnegara," katanya.
Sri Mulyani mengatakan perang dagang yang eskalatif dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi dunia ke depan telah memperburuk situasi perekonomian dunia yang sudah rapuh sejak awal tahun. Bahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia turun pada 2025 dan 2026.
Dana Moneter Internasional (IMF), sambungnya, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2025 hanya akan mencapai level 2,8 persen, atau 0,5 persen lebih rendah dari proyeksi sebelum terjadinya perang tarif.
Sementara untuk 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh hanya sebesar 3 persen atau 0,3 lebih rendah dari sebelum perang tarif.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami revisi ke bawah sebesar 0,4 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026 diproyeksikan oleh IMF menjadi 4,7 persen, turun masing-masing 0,4 persen dari proyeksi Januari 2025," katanya.
(fby/agt)
