Jakarta, CNN Indonesia --
Masyarakat sipil hingga lembaga survei memberi catatan kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang hari ini genap berusia satu tahun.
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum memenuhi ekspektasi publik. Survei Celios bahkan menempatkan kinerja kabinet dengan skor 3 dari 10, turun dari survei 100 hari pertama yang sebelumnya berada di angka 5.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyu Askar menjelaskan penurunan nilai tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi antarlembaga, komunikasi publik yang tidak konsisten, serta lambatnya realisasi sejumlah program prioritas.
"Pak Prabowo Subianto mendapatkan skor 3 dari 10, sementara Gibran 2 dari 10. Selama setahun terakhir, banyak kebijakan yang belum menunjukkan dampak nyata bagi publik," ujarnya dalam rapor kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran secara daring, Minggu (19/10).
Kondisi ekonomi
Peneliti Hukum CELIOS Muhammad Saleh mengungkapkan mayoritas publik juga merasa program pemerintah belum menghadirkan perubahan nyata.
Berdasarkan hasil survei, 45 persen responden menyebut kondisi ekonomi rumah tangganya stagnan, 27 persen merasa lebih buruk, dan hanya 28 persen yang merasa lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Kinerja penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam, dengan 75 persen responden menilai masih buruk, serta 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah tidak memadai.
Tak hanya itu, Celios menemukan persepsi negatif yang makin kuat terhadap kepolisian dan TNI, yang masing-masing hanya mendapat nilai 2 dan 3 dari 10.
Penegakan hukum
Sementara itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyoroti permasalahan dalam sistem peradilan hukum pidana selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Peneliti ICJR Iftitah Sari mengungkapkan berbagai macam masalah sektor penegakan hukum dimaksud sebenarnya merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.
"Saya mengamini bahwa isu soal masalah yang terjadi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini sebetulnya kelanjutan dari presiden sebelumnya yakni Presiden Jokowi [Presiden ketujuh RI Joko Widodo] yang tidak diselesaikan, dan kita lihat malah semakin lebih buruk dampak-dampaknya di tahun terakhir ini," ujar Tita dalam agenda diskusi di Kantor LSM Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen) di Matraman, Jakarta Timur, Minggu.
Tita menerangkan, kebijakan yang sudah dilakukan belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, misalnya terkait dengan kelebihan kapasitas atau overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Dia menambahkan penegak hukum di kasus tertentu sering dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Tita pun menyinggung banyak aktivis lingkungan dan juga aktivis demonstrasi pada Agustus lalu yang dilakukan penangkapan paksa dan penahanan.
Menurut Tita, perubahan ketentuan hukum acara pidana yang saat ini masih dilakukan pembahasan juga banyak menyisakan masalah. Ruang kriminalisasi dan potensi kekerasan masih mungkin terjadi.
Politik kekuasaan
Kemudian, analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto menyoroti masalah konsolidasi kekuasaan dan program populis dalam satu tahun pemerintahan Prabowo.
Arif menilai dalam satu tahun ini Prabowo terlihat ingin keluar dari bayang-bayang Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-7 RI yang membantunya berhasil menjadi orang nomor satu di Indonesia.
"Apakah kemudian Prabowo berusaha untuk keluar dari bayang-bayang Jokowi? Jawabannya iya, tetapi ini tidak lebih mudah dibandingkan yang dilakukan Jokowi terhadap Megawati, padahal kita tahu cengkeraman Megawati ke Jokowi tidak kalah kuat," kata dia dalam diskusi Formappi, Minggu.
Arif beranggapan saat ini Prabowo sedang mengonsolidasikan kekuasaan untuk keluar dari bayang-bayang tersebut. Setidaknya itu dilihat dari tiga cara penting.
Cara pertama dengan mengocok ulang kabinet atau reshuffle kabinet. Dalam satu tahun ini, Prabowo memang sudah me-reshuffle kabinetnya, entah karena persoalan kinerja maupun dugaan terlibat tindak pidana korupsi. Menteri-menteri yang diduga terafiliasi dengan Jokowi diganti oleh Prabowo.
Cara kedua adalah politisasi TNI dan Polri yang memiliki konsekuensi jauh lebih serius dari apa yang sudah dilakukan Jokowi sebelumnya. Bahkan, gejala pelibatan aparat keamanan tersebut semakin memburuk.
Kepuasan publik
Sementara itu, hasil survei dari Poltracking Indonesia merilis menyebut tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 78,1 persen.
"Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 78,1 mengatakan puas," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam konferensi pers, Minggu.
Hanta menerangkan ada sejumlah alasan yang memengaruhi kepuasan publik ini. Yakni, kepemimpinan tegas dan berwibawa, bantuan pemerintah dianggap tepat sasaran, program makan bergizi gratis (MBG) hingga pencegahan atau pemberantasan korupsi.
Hasil survei Poltracking Indonesia juga menunjukan ada sebesar 19,3 persen publik yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini terkait faktor ekonomi yang belum stabil, bantuan yang belum tepat sasaran, kasus korupsi, harga kebutuhan pokok mahal hingga masih kurangnya lapangan kerja.
"Jadi lima alasan ini yang kita rekam ini penting masukan buat pemerintahan Prabowo-Gibran," ucap Hanta.
(dis/kid)
