Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai lonjakan harga minyak mentah dunia yang menembus US$100 per barel masih terlalu dini untuk dijadikan dasar perubahan kebijakan pemerintah, terutama yang terkait dengan BBM bersubsidi.
Harga minyak mentah acuan jenis Brent tercatat melonjak 12,63 persen ke level US$104 per barel.
Menurut Purbaya, kenaikan tersebut baru terjadi dalam waktu singkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, pemerintah menghitung asumsi harga minyak dalam APBN berdasarkan rata-rata dalam satu tahun penuh.
"Kan baru satu hari, hitungan kita kan setahun penuh," ujar Purbaya di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Senin (9/3).
Ia menegaskan lonjakan sesaat belum tentu mencerminkan tren tahunan karena harga minyak masih bisa kembali turun.
"Asumsi kita setahun penuh. Kalau sekarang US$100 (per barel), habis itu jatuh ke US$50 (per barel), bisa sama dengan yang kemarin. Jadi jangan terlalu cepat-cepat adjust ini, adjust itu," ujarnya.
Purbaya memastikan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia sebelum memutuskan kebijakan baru.
Menurut dia, pemerintah akan melihat perkembangan dalam satu bulan ke depan untuk menilai arah pergerakan harga minyak dunia.
"Kita lihat kondisi seperti apa. Nanti setelah sebulan kita prediksi, harga minyak seperti apa, sehingga kita bisa ngambil kebijakan yang pas," ucap Purbaya.
Ia menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap berfungsi sebagai shock absorber untuk meredam gejolak harga minyak dunia.
Ia mengatakan, sekarang ekonomi Indonesia masih ekspansi. Purbaya mengaku belum melihat gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi akibat kenaikan harga minyak dunia.
Ia pun meminta agar jangan cepat-cepat memastikan atau menyimpulkan harga minyak dunia akan dibanderol US$100 terus menerus.
Purbaya mengatakan ada sejumlah prediksi yang bahkan menyebut harga minyak bisa mencapai US$150 per barel.
"Kita monitor dari waktu ke waktu dan saya enggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan," ucap Purbaya.
Sejauh ini, Purbaya memastikan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengubah kebijakan subsidi BBM yang akan berdampak pada kenaikan harga Pertalite dan Solar.
(dhz/sfr)
