Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan skema tarif cukai khusus agar produsen rokok ilegal masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).
Kebijakan ini ditargetkan berlaku mulai Desember 2025 serta menjadi langkah penataan industri rokok ilegal tanpa mematikan pelaku dalam negeri.
Purbaya menjelaskan kenaikan tarif cukai yang tinggi pada beberapa tahun terakhir tidak sepenuhnya menekan konsumsi rokok, justru mendorong masuknya produk gelap dari luar negeri serta memunculkan produsen ilegal di dalam negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pendekatan baru diperlukan agar pasar rokok ilegal bisa dikendalikan dalam sistem resmi.
"Industri rokok Itu kan, mereka bilang, orang Indonesia harus berhenti merokok (maka) dibuatlah kebijakan kenaikan tarif ke level yang tinggi sekali," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).
"Pada kenyataannya, ya pada merokok aja, yang terjadi adalah, barang-barang gelap yang masuk. Jadi saya bilang, dari China, dari Vietnam, kalau gitu kebijakannya ngapain?," sambungnya.
Pemerintah, kata Purbaya, akan menutup ruang bagi produk ilegal impor dan memberi jalan bagi produsen ilegal lokal masuk ke zona produksi resmi melalui KIHT, dengan tarif khusus yang sedang diformulasikan.
Ia menekankan kebijakan ini bukan untuk membunuh industri rokok, melainkan menertibkannya dan memastikan seluruh pelaku berkontribusi pada penerimaan negara.
"Untuk yang produsen dalam negeri yang ilegal, kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal, kawasan industri, hasil tembakau KIHT. Dengan tarif yang tertentu, sedang kita buat dan kita galakkan," tuturnya.
Jika skema ini berjalan, pelaku rokok ilegal yang enggan masuk ke sistem akan ditindak tegas.
Pemerintah juga sudah memulai pendekatan dengan pelaku usaha di daerah sentra rokok, termasuk Jawa Timur dan Madura, guna memastikan proses transisi berjalan lancar.
"Mungkin kapan jadinya? Harusnya Desember jalan. Nanti, kalau sudah itu jalan, saya enggak akan lihat ke belakang, lihat ke depan, pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap, kita sikat. Enggak ada kompromi di situ," tegasnya.
Purbaya menambahkan tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan level persaingan yang adil antara pelaku legal dan ilegal. Produk ilegal, menurutnya, tidak dapat terus dibiarkan mengganggu pasar domestik.
"Saya enggak bisa mengizinkan produk ilegal masuk di perekonomian kita. Karena ada yang bayar, ada yang enggak, enggak adil kan. Jadi tujuan kita itu membuat semuanya legal," ujar Sang Bendahara Negara.
(del/sfr)
