Polri Sambut Era Baru Modernisasi Layanan yang Presisi dan Berdaulat

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memasuki fase penting dalam reformasi kelembagaan melalui penguatan kompetensi penyidik dan percepatan transformasi teknologi. Dua agenda besar yang berlangsung di Jakarta dan Lembang memperlihatkan arah baru institusi ini dalam menghadirkan layanan penegakan hukum yang semakin modern, presisi, dan berbasis kedaulatan teknologi.

Kedua agenda tersebut antara lain Peresmian Gedung Sertifikasi Jarak Jauh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri sekaligus pelaksanaan Kick-Off Perdana Sertifikasi Jarak Jauh (SJJ) bagi penyidik dan penyidik pembantu di Jakarta, serta kegiatan Bedah Buku Teknologi Kepolisian yang disertai Expo Pameran Teknologi di Lembang.

Langkah ini menjadi bagian dari percepatan transformasi Polri yang menempatkan peningkatan kompetensi aparat sebagai fondasi pelayanan publik yang akuntabel. Kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor; Kepala BNSP, Syamsi Hari, dan Asesor Lisensi BNSP, Ade Syaekudin, memperkuat bahwa peningkatan profesionalisme penyidik merupakan agenda strategis negara.

Pada sambutannya, Afriansyah Noor menegaskan bahwa sertifikasi bagi penyidik adalah amanat regulasi yang harus dijalankan secara konsisten. Ia menyampaikan bahwa SJJ menjadi solusi strategis untuk menjangkau personel di berbagai wilayah.

Dalam pandangannya, asesmen berbasis teknologi dapat menjaga validitas dan keandalan proses, tanpa mengurangi standar pembuktian kompetensi. Ia menekankan pentingnya penguatan asesor dan pengembangan SDM berkelanjutan sebagai prasyarat keberhasilan.

Sementara itu, Syamsi Hari menambahkan bahwa pelaksanaan SJJ berlandaskan Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.2759/BNSP/XI/2025. Sertifikasi mencakup sembilan skema kompetensi, mulai dari tindak pidana umum, pencucian uang, siber, korupsi, narkotika, hingga kompetensi pendidik Polri.

Ia menyampaikan bahwa integritas asesmen tetap dijaga melalui sistem pengawasan berlapis dan infrastruktur digital yang aman. Dalam penjelasannya, sertifikasi berbasis portofolio yang diadopsi Polri selaras dengan praktik internasional dan merupakan bagian dari upaya nasional meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa akselerasi sertifikasi merupakan respons terhadap ekspektasi masyarakat.

"Sertifikasi Jarak Jauh ini bukan hanya program internal Polri, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan setiap penyidik memiliki standar kompetensi yang sama, modern, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12).

Ia menekankan, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan profesional. Dan Polri menjawabnya melalui standardisasi kompetensi yang lebih kuat berbasis regulasi nasional.

Menurut Trunoyudo, Polri sedang memasuki masa krusial dengan diberlakukannya KUHAP dan KUHP baru, yang menuntut penyidik menguasai prosedur modern serta memanfaatkan teknologi dalam tahapan penyidikan. Ia menilai SJJ memungkinkan sertifikasi dilakukan secara masif tanpa mengganggu operasional pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, Karorenmin Bareskrim Polri, Brigjen Yudhi Sulistianto Wahid, menjelaskan bahwa gedung baru LSP Polri dibangun untuk mendukung digitalisasi pembinaan SDM.

Fasilitasnya meliputi ruang uji berbasis komputer, command center terintegrasi, ruang asesor sesuai standar BNSP, pusat data dengan sistem cadangan harian, serta ruang telekonferensi multimode.

Ia juga menyebutkan bahwa sertifikasi perdana telah melibatkan enam Polda wilayah timur, mulai dari Papua hingga Maluku Utara, yang terhubung secara real-time dengan asesor.

Modernisasi Polri

Jika di Jakarta fokus Polri adalah penguatan kapasitas penyidik, maka dari Lembang arah transformasi teknologi diperlihatkan melalui kegiatan Bedah Buku Teknologi Kepolisian: 'Automasi dalam Dinamika Keamanan Modern' karya Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, yang dibarengi dengan Expo Pameran Teknologi Kepolisian.

Pada kesempatan tersebut, Komjen Dedi menegaskan bahwa modernisasi teknologi merupakan kebutuhan strategis. Ia pun mendorong para peserta pendidikan Sespim agar memiliki pandangan futuristik dan keberanian melakukan terobosan.

"Teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis agar Polri lebih profesional dan presisi dalam melayani masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, expo teknologi menampilkan drone pemantauan, robot taktis, robot K9, sistem komunikasi portabel anti-jammer, hingga platform analitik berbasis data. Pameran ini menunjukkan implementasi nyata transformasi teknologi Polri dalam operasi kepolisian.

Para pakar menilai Polri harus bergerak menuju pendekatan prediktif berbasis data. Mereka menekankan pentingnya peta jalan jangka panjang, penguatan regulasi, perlindungan privasi, serta pembangunan SDM teknologi yang berkesinambungan.

Dari sisi akademik, Guru Besar Departemen Kependudukan dan Biostatistika Fakultas KesehatanMasyarakat Universitas Indonesia, Kemal Nazaruddin Siregar, menilai bahwa penguatan digital policing harus tetap menjaga sisi humanis.

"Teknologi harus memperkuat kepercayaan masyarakat, bukan mengikisnya," imbuh dia.

Diskusi panel dalam acara tersebut juga menyoroti perlunya peningkatan profesionalisme penyidik sebagai pilar utama peningkatan kualitas penegakan hukum. Penguatan talenta digital Polri, kemitraan dengan akademisi dan industri, serta pengembangan generasi aparat yang melek teknologi menjadi fokus lanjutan.

Menutup rangkaian kegiatan, Komjen Dedi menyampaikan pesan yang menegaskan arah perjalanan institusi.

"Ini era baru bagi Polri. Kita sedang membangun fondasi kepolisian yang modern, mandiri dalam teknologi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat."

Melalui integrasi penguatan kompetensi penyidik dan percepatan adopsi teknologi, Polri menyampaikan bahwa masa depan kepolisian Indonesia sedang dibangun hari ini, lebih modern, presisi, humanis, dan berdaulat teknologi.

(rir)