Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku sudah menerima keluhan dari pengusaha terkait kenaikan biaya logistik akibat lonjakan harga minyak dunia di tengah konflik yang kian memanas di Timur Tengah.
"Teman-teman (pengusaha) memang bilang kalau biaya logistik ini meningkat. Sebagian tetap jalan dengan kondisi biaya logistik tinggi, sebagian juga masih memang ada yang wait and see," kata Budi di Kemendag, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).
Ia menjelaskan hingga saat ini pemerintah masih menunggu data resmi untuk melihat dampak riil terhadap kinerja ekspor. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) bakal menjadi dasar untuk mengukur besaran tekanan yang dialami pelaku usaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Belum (ada data kerugian imbas perang), kan ini kalau mulai perangnya bulan Februari ya? Berarti nanti kita melihat angka pastinya kan (kalau mulainya) Februari, April ya? (Tanggal) 1 April itu sudah tahu. Ya, 1 April nanti dampak realnya kita ngomong sesuai angka yang ada," ujarnya.
Kendati demikian, berdasarkan komunikasi dengan pelaku usaha, kenaikan biaya logistik sudah mulai terasa. Kondisi ini dipicu oleh kenaikan harga minyak serta perubahan jalur distribusi, meski permintaan ekspor, terutama ke Timur Tengah, masih relatif stabil.
"Permintaan dari Timur Tengah sih menurut teman-teman (pengusaha) sebenarnya tetap ada terus, enggak berubah. Ya, cuman mereka mungkin berpikir dengan cost yang tinggi berani enggak ya, mungkin untungnya berkurang gitu kali ya," kata Budi.
Ia menambahkan sejauh ini belum ada pelaku usaha yang menghentikan ekspor secara total. Namun, sebagian pelaku usaha memilih menunggu perkembangan situasi karena mempertimbangkan kenaikan biaya.
"Belum (ada penghentian ekspor), kalau saya lihat kalau komunikasi dengan teman-teman (pengusaha) belum. Jadi ya dia memang hanya menyampaikan memang cost-nya semakin tinggi untuk biaya logistiknya," ujarnya.
Menurut Budi, dampak kenaikan biaya logistik ini tidak terbatas pada sektor tertentu, melainkan hampir seluruh komoditas ekspor. Hal ini karena mayoritas ekspor Indonesia ke Timur Tengah merupakan produk nonmigas, terutama dari sektor manufaktur.
Di sisi lain, pemerintah bersama pelaku usaha juga tengah membahas skema pembagian beban biaya logistik yang meningkat, apakah akan ditanggung eksportir, importir, atau diteruskan ke konsumen di negara tujuan.
Selain itu, pemerintah melihat kondisi ini sebagai momentum untuk membenahi sektor logistik dalam negeri agar lebih efisien dan kompetitif. Diskusi dengan pelaku usaha dan asosiasi logistik terus dilakukan untuk mengurangi hambatan distribusi dan menekan biaya.
Budi juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah meminta delegasi Indonesia dalam forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk membahas solusi logistik dengan Uni Eropa.
"Nah, itu salah satunya saya minta ke delegasi kita untuk bertemu dengan tim dari EU (Uni Eropa). Tujuannya membahas implementasi dengan kondisi sekarang, salah satunya terkait logistik. Jadi sudah sepakat kita akan mencari solusi logistik yang paling efisien ketika terjadi ekspor-impor ke negara EU," kata Budi.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar implementasi kerja sama dagang dengan Uni Eropa tidak terhambat oleh persoalan logistik di tengah dinamika global.
(del/pta)
Add
as a preferred source on Google
