Jakarta, CNN Indonesia --
Operasi usus buntu menjadi salah satu tindakan medis yang turut ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini, pasien usus buntu harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tindakan operasi pada usus buntu perlu dilakukan untuk mencegah komplikasi yang lebih serius yang dapat berakibat fatal bagi penderita, seperti pecah usus buntu.
Penyakit usus buntu atau apendisitis merupakan kondisi saat apendiks atau kantung yang menjadi bagian dari usus besar mengalami peradangan.
Peradangan terjadi saat ada penyumbatan pada usus buntu. Penyumbatan umumnya membuat bakteri berkembang biak dengan cepat dan membuat usus menjadi iritasi dan bengkak.
Radang usus buntu dapat menjadi kondisi serius dan menimbulkan komplikasi. Penyakit ini umumnya perlu ditangani dengan operasi usus buntu.
Selain operasi usus buntu, terdapat beberapa jenis tindakan operasi yang juga ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Berikut daftar operasi yang turut ditanggung oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014.
- Operasi bedah empedu
- Operasi bedah mulut
- Operasi amandel
- Operasi jantung
- Operasi kanker
- Operasi hernia
- Operasi katarak
- Operasi bedah vaskuler
- Operasi kista
- Operasi caesar
- Operasi odontektomi
- Operasi pencabutan pen
- Operasi kelenjar getah bening
- Operasi mata
- Operasi timektomi
- Operasi miom
- Operasi pengganti sendi lutut
- Operasi tumor
Syarat operasi usus buntu pakai BPJS Kesehatan
Tindakan operasi usus buntu ini biasanya akan menghabiskan biaya berkisar antara Rp8-45 juta, bergantung dengan metode operasi, kondisi pasien, dan rumah sakit yang menanganinya.
Operasi usus buntu menjadi salah satu tindakan medis yang juga turut dicover BPJS Kesehatan. Seperti tindakan medis lainnya, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasien jika ingin tindakan operasi usus buntunya dapat tercover BPJS.
Berikut ini persyaratan agar operasi usus buntu di-cover BPJS Kesehatan.
- Kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang masih aktif dan tidak memiliki tunggakan.
- KTP dan KK pasien (bila diperlukan).
- Surat rujukan (berlaku jika tidak pada kondisi darurat).
- Kartu pasien dari rumah sakit (yang sudah terdaftar sebelumnya).
- Pasien mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk melakukan tindakan pemeriksaan awal. FKTP yang bisa dikunjungi adalah puskesmas atau klinik yang menjadi rekanan BPJS Kesehatan.
- Jika diperlukan pihak FKTP mengeluarkan surat rujukan yang ditujukan ke rumah sakit atau Fasilitas Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) yang menjadi rekanan BPJS Kesehatan.
Cara agar operasi usus buntu ditanggung BPJS Kesehatan
Berikut langkah agar operasi usus buntu dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan yang harus dijalani oleh pasien.
- Langkah pertama adalah dengan mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas atau klinik yang menjadi rekanan BPJS.
- Lakukan pemeriksaan di FKTP. Dokter memberikan surat rujukan ke rumah sakit yang ditunjuk jika diperlukan.
- Lakukan pendaftaran di rumah sakit yang ditunjuk.
- Setelah mendaftar, dokter yang ditunjuk akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Dokter akan menentukan jenis operasi usus buntu yang tepat.
- Jika semua sudah beres, maka pasien akan menjalani tindakan operasi usus buntu. Tindakan operasi usus buntu ini hanya bisa ditanggung BPJS Kesehatan jika terdapat indikasi medis yang tercatat di dalam rekam medis pasien tersebut.
Akan tetapi, jika terdapat kondisi kegawatdaruratan medis pada pasien usus buntu tersebut, maka peserta BPJS Kesehatan dapat langsung menuju ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan tanpa memerlukan surat rujukan dari FKTP.
Itulah syarat dan cara operasi usus buntu agar ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
(ahd/fef)
