Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengungkap ada politikus yang meminta proyek menggarap dapur penyedia makanan di program makan bergizi gratis (MBG).
Nanik mengaku kesal dengan politikus tersebut lantaran bukan membantu mengatasi kasus keracunan massal, malah meminta proyek dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Makanya serius nih ada yang WA saya, Mba nyenyenyenye, saya jawab 'Kamu politikus bukannya bantu saya, bagaimana mengomunikasikan soal keracunan malah minta dapur'," ucap Nanik di konferensi pers, Jakarta, Jumat (26/9).
Nanik mengaku juga tak meladeni pesan tersebut. Ia langsung memblokir politikus yang ia tak sebutkan identitasnya tersebut.
"Saya langsung block, block, block, enak saja lu ngurusin dapur, ya lah, saya enggak mau kaya begitu," ucap dia.
Nanik menyatakan ia takkan segan mengambil tindakan tegas terhadap SPPG yang bermasalah.
"Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup saya enggak peduli. Karena ini nyangkut nyawa manusia," ujar dia.
Transparansi program MBG menjadi salah satu hal yang dikritik selama pelaksanaan program MBG.
Hal itu salah satunya disoroti oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji.
Ia berpendapat carut marut MBG ini karena mulai dari perencanaan hingga evaluasi sistem dilakukan secara tertutup.
"Sistemnya tidak akuntabel, pengelolaannya tidak transparan, orang-orang yang terlibat tidak kredibel. Jadi rusak semua sistemnya," ucap Ubaid.
Selain itu, ia menekankan bahwa program ini sarat akan konflik kepentingan yang justru membuat pelaksanaannya kian runyam.
"Bagaimana mulai dari perencanaan, penunjukan dapur, itu yang terbuka. Jangan tiba-tiba TNI ambil jatah berapa dapur, polisi ambil jatah berapa dapur, parpol, DPR gitu kan. Itu main-main ini," ujarnya.
(fra/mnf/fra)
