Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Gizi Nasional (BGN) melarang penggunaan makanan kemasan pabrik atau ultra processed food dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan penerapan ini akan membuka peluang besar bagi UMKM lokal untuk berkembang.
"Begitu larangan ini dilaksanakan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi gizi bagi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat," ujar Nanik dalam keterangan resminya, di Jakarta, Sabtu (27/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan menjelaskan kebijakan ini dimaksudkan untuk meluruskan kembali misi Presiden Prabowo Subianto sejak awal meluncurkan MBG, yaitu menghidupkan UMKM lokal sekaligus merespons masukan dari DPR, pengamat, dan masyarakat luas mengenai penggunaan makanan ultra proses dalam menu program tersebut.
Dia merinci sejumlah ketentuan yang ditetapkan BGN. Pertama, produk seperti biskuit, roti, sereal, sosis, nugget, dan sejenisnya harus mengutamakan produksi lokal, kecuali susu di wilayah yang belum memiliki peternakan setempat, dengan catatan tidak terbatas pada satu merek.
Begitu pula dengan roti dan pangan sejenis diprioritaskan berasal dari UMKM atau produsen lokal setempat. "Olahan daging (sosis, nugget, burger, dan lain-lain) mengutamakan produk lokal atau dari UMKM yang memiliki sertifikasi halal, SNI, terdaftar BPOM, serta masa edar maksimal satu minggu dari tanggal edar," lanjut Tigor.
Tigor menambahkan, langkah ini bukan hanya menjaga kualitas gizi, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi Program MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sektor pangan.
"Dengan kebijakan ini, kita bukan hanya bicara soal menu bergizi, tapi juga soal keberpihakan pada UMKM. MBG harus menjadi program yang menyehatkan sekaligus menyejahterakan," tuturnya.
Sebelumnya, kasus keracunan siswa sekolah yang diduga pascakonsumsi MBG terus terjadi di beberapa daerah sejak program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dimulai secara resmi 6 Januari 2025.
Organisasi pemerhati pendidikan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendata setidaknya ada lebih dari lima ribu anak mengalami keracunan pascakonsumsi MBG hingga September 2025.
"Sejak MBG diluncurkan, korban keracunan terus bertambah. Pemantauan JPPI hingga medio September 2025 mencatat, tak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program ini," demikian siaran pers JPPI pada Kamis (18/9) malam.
Peningkatan kasus keracunan yang terungkap pun disebutkan mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir, baik dari sisi jumlah maupun sebaran lokasi.
JPPI pun menduga jumlah keracunan menu MBG lebih besar karena diduga ada sekolah, pemda, atau aparat yang menutupi kabar tersebut.
"Jumlah ini bisa dipastikan lebih besar, sebab banyak sekolah dan pemerintah daerah justru memilih menutupi kasus," katanya.
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan akan memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana untuk membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah marak kasus keracunan.
Ia mengaku segera memanggil Dadan karena sudah tiba di Indonesia pada Sabtu (27/9) sore, setelah menjalani lawatan ke empat negara selama satu pekan.
"Saya baru dari luar negeri tujuh hari. Saya monitor ada perkembangan [isu MBG] itu," ujar Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Sabtu (27/9).
(dmi/dmi)
