Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian, menghadiri Peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 di Gampong Geudeumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (29/4).
Tema peringatan tahun ini mengangkat 'Transformasi Posyandu Enam SPM: Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat'. Pendekatan ini diarahkan agar layanan pemerintah hadir lebih dekat dan terjangkau bagi warga.
Pada kesempatan tersebut, Tri memberikan arahan strategis mengenai transformasi peran posyandu sebagai garda terdepan pelayanan publik di tingkat desa. Ia menekankan bahwa posyandu kini tidak lagi hanya fokus pada isu kesehatan, melainkan mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pelayanan masyarakat itu minimal ada enam yang diberikan kepada masyarakat, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan-permukiman, kemudian, Trantibumlinmas, kemudian sosial. Nah, ini pelayanan yang harus diberikan minimal enam," uajrnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/5).
Konsep baru ini menempatkan posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang memiliki peran sangat strategis. Karena keberadaannya menjangkau hingga pelosok, posyandu dianggap mampu memberikan pelayanan langsung berdasarkan data nama dan alamat warga yang akurat.
Payung hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, yang mendorong transformasi Posyandu menjadi pusat pelayanan terpadu di tingkat desa. Konsepnya, kata Tri, mirip dengan Mal Pelayanan Publik yang selama ini hanya ada di level kabupaten atau provinsi.
"Kalau di kabupaten, di provinsi, pernah melihat ada Mal Pelayanan Publik, hampir sama seperti itu [konsepnya]. Jadi, satu tempat yang melayani beberapa pelayanan kepada masyarakat. Namun, di tingkat desa, kecamatan, pos pelayanan itu adalah disebutkan di dalam kapasitas yang namanya Posyandu," jelas dia.
Dengan konsep ini, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mengakses berbagai layanan dasar. Semuanya bisa dijangkau dalam satu titik di desa masing-masing.
Tri juga mendorong seluruh pemerintah daerah di Aceh untuk segera mendaftarkan Posyandu mereka sebagai Posyandu enam SPM. Registrasi ini penting karena menjadi syarat legalitas untuk mengakses berbagai program bantuan dari pusat.
"Untuk Posyandu enam SPM ini, di Permendagri Nomor 13 [Tahun] 2024 itu, target untuk sampai [tahun] 2029 ini adalah meregistrasi Posyandu-Posyandu yang ada di bawah pemerintahan desa, kecamatan, untuk meregistrasi, mendaftarkan Posyandu-nya kepada Kemendagri," tandasnya.
Ia pun secara khusus mengapresiasi Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dinilai aktif mendorong implementasi program ini di lapangan.
Sebagai informasi, pada kesempatan yang sama Tri menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis kepada warga. Bantuan tersebut mencakup satu unit sumur bor, satu kompor tungku, hingga santunan BPJS untuk dua ahli waris.
Di samping itu juga disalurkan sembako untuk 335 kepala keluarga, perlengkapan ibadah dan dapur untuk 335 kepala keluarga, ember dan gayung untuk 137 kepala keluarga, perlengkapan sekolah bagi 156 siswa SD, pakaian sebanyak 4.775 potong untuk 335 kepala keluarga, serta paket makanan ringan untuk 100 anak.
Usai penyerahan bantuan, Tri meninjau enam stan yang mewakili masing-masing layanan SPM. Ia mengunjungi mobil perpustakaan keliling untuk bidang pendidikan, layanan cek kesehatan gratis dengan dokter spesialis untuk bidang kesehatan, serta stan infrastruktur dasar untuk bidang pekerjaan umum.
Peninjauan dilanjutkan ke stan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, stan pengaduan Trantibumlinmas, hingga stan pelayanan sosial bagi lansia. Sebelum memberikan sambutan, Tri juga sempat mengunjungi Posyandu Intan Permata Gampong Geudeumbak, meletakkan batu pertama pembangunan fasilitas MCK umum bantuan Tim Pembina Posyandu Pusat, dan meninjau pasar murah di lokasi acara.
Acara ini turut dihadiri Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Aceh Marlina Muzakir, Wakil Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Aceh Mukarramah Fadhlullah, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Aceh Utara Musliana Ismail, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, Bupati Aceh Jaya Safwandi, Wali Kota Sabang Zulkifli A. Adam, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Aceh, serta para pengurus TP PKK Pusat dan pengurus Tim Pembina Posyandu Pusat.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
