Jakarta, CNN Indonesia --
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sejak awal tahun ini ternyata belum sepenuhnya melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam proses standardisasi dan pengawasan mutu pangan.
Hal ini disorot oleh Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (6/5).
Netty menilai keterlibatan BPOM seharusnya dilakukan sejak awal program bergulir, bukan hanya ketika muncul laporan dugaan keracunan makanan di beberapa daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal koordinasi dengan Badan POM itu juga menjadi pertanyaan saya. Sebetulnya kan kerjasama dan koordinasi dengan Badan POM bukan hanya ketika ada kejadian. Justru standardisasi, kemudian juga sertifikasi tentang mutu dan keamanan pangan itu seharusnya sudah dilakukan pada saat kita akan menjalankan program ini," ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui koordinasi dengan BPOM masih dalam tahap awal dan belum berjalan secara penuh.
Ia menjelaskan pihaknya tengah menyusun mekanisme kerja sama formal dengan BPOM sebagai lembaga pengawas kualitas dan keamanan pangan.
"Karena ini (program) baru ya, jadi kami masih dalam tahap penyusunan rencana dan kemudian implementasi untuk seluruh kerja sama. Jadi kita sudah sepakat dengan Badan POM bahwa yang memantau, memitigasi terkait kualitas dan keamanan pangan nanti yang melakukan Badan POM," ujar Dadan.
Dadan menambahkan sambil menunggu peran formal BPOM, BGN telah menggandeng Dinas Kesehatan setempat di sejumlah daerah untuk melakukan pengawasan rutin terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau mitra penyedia makanan MBG di lapangan.
"Dinas Kesehatan selalu melakukan cek, terutama terkait aspek higienis dan keamanan pangan. Jadi bahan baku kami biasanya dicek oleh Dinas Kesehatan rutin, baik itu untuk bahan berbahaya maupun pestisida," jelasnya.
Ia juga menyebut adanya inisiatif dari beberapa daerah yang sudah lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan.
"Sebetulnya ada di Bojonegoro, itu Dinas Kesehatannya secara inisiatif melakukan pelatihan," katanya.
Dadan menyampaikan, ke depan, setelah Instruksi Presiden (Inpres) terkait program MBG disahkan, koordinasi lintas lembaga termasuk dengan BPOM diharapkan akan berjalan lebih sistematis.
"Saya kira dengan semakin intensnya kegiatan kita dan inpresnya akan selesai, koordinasinya akan lebih mudah," tutupnya.
Adapun program MBG saat ini telah berlangsung di ratusan wilayah dan menjangkau jutaan penerima manfaat, namun belakangan mendapat sorotan menyusul sejumlah laporan dugaan keracunan makanan di berbagai daerah.
Oleh sebab itu, hal ini memperkuat pentingnya pengawasan mutu pangan sejak awal distribusi program besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
(del/sfr)
