Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap alasan ingin mengirim siswa bermasalah di Jawa Barat ke barak TNI Polri untuk mengikuti kegiatan pendisiplinan.
Dedi mengklaim rencana itu sudah dibicarakan dengan para pihak terkait dan mendapat dukungan masyarakat. Menurut dia, banyak orang tua dan wali siswa saat ini tak sanggup mengurus anaknya.
"Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa, banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi lagi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya," kata Dedi usai mengikuti rapat kerja di Komisi II DPR, Jakarta, Selasa (29/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyoroti sejumlah masalah yang dihadapi siswa mulai dari gangguan mental hingga fisik. Kondisi itu diperburuk dengan kondisi ekonomi orang tua dan masyarakat seperti terjerat hutang pinjol.
"Ketika anak sekolah di Purwakarta, anak usia SMP delapan [orang] itu membunuh secara terencana kakeknya karena tiap malam dihabiskan waktunya untuk main ML," katanya.
Dengan kondisi itu, Dedi mengaku ingin melibatkan TNI Polri dalam pembinaan terhadap siswa bermasalah. Menurut dia, siswa-siswa tersebut adalah mereka yang mengalami kenakalan akut dan tak lagi bisa dibina oleh keluarga.
Kata Dedi, siswa tersebut nantinya akan diserahkan orang tua mereka untuk menjalani pembinaan. Mereka akan mengikuti kegiatan pendisiplinan di barak-barak TNI dan Polri. Dedi menegaskan bahwa para siswa tersebut bukan untuk dilatih perang.
"Jadi masuk barak militer, bukan latihan perang-perangan. Bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu, yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana," katanya.
Dedi mengaku sudah menyiapkan surat edaran (SE) terkait rencana untuk mengirim siswa bermasalah ke barak TNI Polri. Menurut dia, sejumlah daerah bahkan telah mulai menerapkan itu, namun secara resmi akan mulai berlaku pada 2 Mei mendatang.
"Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan," kata Dedi.
"Sudah bertahap. Nanti saya punya kebiasaan. Buat opini dulu, sosialisasikan dulu, baru bikin surat edarannya. Kalau dulu enggak, surat edaran terus di situ enggak berfungsi surat edarannya. Saya enggak," imbuhnya.
(thr/isn)
