CNN Indonesia
Selasa, 23 Des 2025 20:27 WIB
Gus Ipul mengusulkan kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa agar menambah bantuan korban bencana Sumatra, bukan cuma Rp10 ribu per hari. (Foto: CNN Indonesia/Sakti Darma Abhiyoso)
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa agar menambah bantuan korban bencana Sumatra, bukan cuma Rp10 ribu per hari.
Hal itu diungkapkan Gus Ipul usai menyambangi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (23/12). Hal tersebut sekaligus mengklarifikasi pemberitaan sebelumnya, di mana jaminan hidup (jadup) korban bencana diklaim hanya Rp10 ribu per hari.
"Misalnya, ini misalnya, jangan salah tulis lagi, misalnya nanti Rp15 ribu per orang per hari. Untuk apa? Untuk membeli lauk-pauk. Kalau Rp15 ribu kali sebulan berarti itu nanti Rp450 ribu per bulannya. Jadi, untuk membeli lauk-pauk," jelasnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan aturan lama soal jaminan hidup belum diubah, yakni Peraturan Menteri Sosial (Permensos) sejak 2015 lalu. Revisi pada 2020 pun tidak mengubah besaran jaminan, yakni tetap Rp10 ribu per hari.
Oleh karena itu, Mensos Saifullah Yusuf merasa perlu mendatangi Menkeu Purbaya untuk membahas kesiapan anggaran tambahan. Dirinya mendorong ada kenaikan besaran jaminan hidup untuk para korban bencana.
"Maka, kami mengusulkan besarannya ini dinaikkan dari Rp10 ribu ke berapa nanti, yang sekarang kita akan menghitung dengan Kementerian Kesehatan. Ini, bantuan jadup ini adalah per orang, per individu," tegasnya.
"Saya belum berani menyebut angkanya (nominal jadup baru). Alhamdulillah akan didiskusikan lagi nanti dengan stafnya beliau (Menkeu Purbaya) lewat kesekjenan, nanti ditindaklanjuti," ungkap Gus Ipul soal respons Purbaya.
Ia menekankan bantuan jadup akan segera disalurkan setelah korban bencana Sumatra menempati hunian tetap (huntap) atau hunian sementara (huntara). Gus Ipul menyebut bantuannya akan disalurkan langsung per bulan.
"Sekarang kita usulkan, kita usulkan untuk dinaikkan. Yang penting diusulkan untuk dinaikkan. Nah, nanti kita menghitungnya tentu bersama Kementerian Kesehatan, dibantu oleh Kementerian Keuangan," pungkasnya.
(skt/pta)
