Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berasal dari dalam negeri dan melarang penggunaan produk impor.
Kebijakan tersebut diterapkan agar MBG menjadi penggerak produksi pangan lokal, bukan justru bergantung pada pasokan luar.
"Kami tidak mengizinkan produk impor ya untuk digunakan (untuk MBG), karena kita ingin mendorong produktivitas lokal," ujar Dadan dalam konferensi pers Capaian Satu Tahun MBG dan Operasional Perdana MBG di Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan sejak awal BGN meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG memprioritaskan bahan pangan segar yang bersumber dari potensi wilayah masing-masing.
Menurutnya, kesiapan rantai pasok lokal menjadi kunci agar pelaksanaan MBG berjalan berkelanjutan.
"Program ini kan merupakan program baru, memerlukan kesiapan semua pihak untuk menjadi rantai pasokan dan kami sudah meminta kepada seluruh SPPG agar lebih mengutamakan produk-produk segar dan terutama berbasis potensi supaya sumber daya lokal," ujarnya.
Sementara terkait menu susu UHT yang belakangan disorot, Dadan menegaskan bahan tersebut tidak bersifat wajib dalam MBG. Penyajian susu hanya diperbolehkan di daerah yang memang memiliki sapi perah, sementara wilayah lain diminta menyesuaikan menu dengan sumber gizi alternatif.
"Untuk daerah-daerah yang ada sapi perahnya, kami izinkan mereka memberikan susu. Tetapi bagi mereka yang jauh sapi perahnya dan belum ada, saya kira tidak perlu dipaksakan menggunakan susu bisa diganti dengan sumber kalsium lainnya," katanya.
Ia menambahkan, apabila suatu daerah ingin menyajikan susu dalam menu MBG, pasokannya tetap harus berasal dari dalam negeri.
Daerah tersebut setidaknya memiliki sapi perah sendiri atau mengembangkan peternakan dengan mendatangkan sapi untuk diternakkan, bukan mengandalkan produk impor.
"Jadi kalau misalnya mau memberikan susu, maka di satu daerah itu harus paling tidak ada sapi perahnya. Bisa dari daerah lain, juga bisa mengambil dari luar untuk diternakkan sapi," ujar Dadan.
"Makanya saya tadi sampaikan, susu tidak bagian wajib di daerah-daerah yang tidak memiliki sapi perah. Jadi tidak usah dipaksakan, tetapi bisa diganti dengan sumber protein dan sumber kalsium lainnya, yang kualitasnya hampir sama," katanya.
(del/sfr)
