Blak-blakan Sandiaga soal Peluang Non Kader Partai Jadi Caketum PPP

9 hours ago 6

CNN Indonesia

Minggu, 27 Apr 2025 19:30 WIB

Sandiaga menyatakan PPP harus terbuka bagi non-kader untuk mencalonkan diri jadi caketum karena banyak talenta potensial dari luar dunia politik. Sandiaga menyatakan PPP harus terbuka bagi non-kader untuk mencalonkan diri jadi caketum karena banyak talenta potensial dari luar dunia politik. (Foto: CNN Indonesia/Rosyid)

Solo, CNN Indonesia --

Politikus PPP, Sandiaga Salahudin Uno blak-blakan soal peluang non-kader partai menjadi calon ketua umum (caketum). Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu mengatakan PPP harus menjadi organisasi yang semakin terbuka.

Hal itu disampaikan Sandi di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo, Minggu (27/4).

"Sekarang ini tentunya kita harus membuka diri karena setiap organisasi membutuhkan suntikan-suntikan talenta baru," kata Sandi saat ditanya soal kemungkinan ketua umum PPP dari luar partai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mencontohkan Wali Kota Solo, Respati Ardi. Penerus Gibran Rakabuming Raka di Solo itu sudah menjadi salah satu pengusaha di Solo sebelum terjun ke dunia politik. Sandi sudah mengenal Respati sejak masih menjadi pengurus BPC HIPMI Kota Solo.

"Mas Wali ini kan adalah talenta dari dunia usaha bukan dari perpolitikan. Makanya saya kenal beliau karena dari HIPMI," kata Sandi.

Ia juga menanggapi Muktamar PPP yang rencananya digelar pada Agustus-September 2025. Pelaksanaan Muktamar ini mundur dari jadwal semula, yaitu April 2025.

"Jadi kami meyakini pimpinan PPP akan mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Menurut Sandi, mundurnya Muktamar PPP tidak akan berdampak besar terhadap masyarakat. Pasalnya, saat ini banyak masalah perekonomian yang tengah dihadapi masyarakat.

'"Memang masyarakat saat ini tidak berpikir tentang politik tapi berpikirnya tentang bagaimana membalikkan keadaan ekonomi," kata dia.

Ia pun mengajak agar semua pihak termasuk partai politik ikut memperhatikan kondisi perekonomian yang semakin tidak menentu.

"Itu (membalikkan keadaan ekonomi) yang seharusnya menjadi prioritas dari setiap pimpinan lembaga baik itu di politik maupun dunia usaha," kata dia.

(syd/pta)

Read Entire Article
Korea International