Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan harga komoditas impor seperti bawang putih dan kedelai masih stabil meski biaya logistik global meningkat akibat konflik di Timur Tengah.
Bawang putih yang merupakan salah satu bumbu utama dalam masakan masyarakat Indonesia sangat bergantung pada impor. Sebanyak 90-95 persen bawang putih yang dikonsumsi di Indonesia adalah impor dari China.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, kedelai sebagai bahan utama berbagai makanan di Indonesia seperti tahu dan tempe juga didominasi produk impor, mengingat produksi lokal masih sekitar 10 persen dari total kebutuhan nasional.
"Kalau bawang putih kan kebanyakan impornya dari China. Ya, dari China memang kalau logistiknya masih aman. Jadi kita impor untuk bawang putih juga masih jalan, enggak ada masalah," kata Budi seperti diberitakan detikFinance pada Sabtu (28/3).
Ia menjelaskan hingga saat ini jalur distribusi impor bawang putih dari China masih berjalan normal sehingga belum menimbulkan gangguan pasokan di dalam negeri.
Bahkan, volume impor disebut belum mencapai kapasitas penuh, sehingga pemerintah masih memiliki ruang untuk mengatur pasokan.
Menurut Budi, pemerintah tidak melakukan impor dalam jumlah besar sekaligus, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar domestik. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga dan menghindari lonjakan harga dari negara pemasok.
"Kalau kita tiba-tiba ambil banyak, harga naik. Karena permintaan melonjak, supplier China juga pasti akan menaikkan harga," ujarnya.
Ia menambahkan strategi impor bertahap dilakukan agar keseimbangan antara pasokan dan harga tetap terjaga di dalam negeri.
"Makanya salah satu caranya adalah impornya itu pelan-pelan, sesuai kebutuhan di dalam negeri. Sehingga harga di dalam negeri jadi stabil," kata Budi.
Selain bawang putih, pemerintah juga memastikan kondisi kedelai masih relatif aman. Hingga saat ini, belum ada indikasi kenaikan harga pada komoditas tersebut.
"Kedelai sampai sekarang juga masih aman, enggak ada kenaikan (harga)," ujarnya.
Di sisi lain, Budi sebelumnya mengakui pemerintah telah menerima keluhan dari pelaku usaha terkait kenaikan biaya logistik akibat lonjakan harga minyak dunia di tengah konflik yang memanas.
"Teman-teman (pengusaha) memang bilang kalau biaya logistik ini meningkat. Sebagian tetap jalan dengan kondisi biaya logistik tinggi, sebagian juga masih memang ada yang wait and see," kata Budi.
Ia menyebut kenaikan biaya logistik dipicu oleh harga energi yang meningkat serta perubahan jalur distribusi global. Meski demikian, permintaan ekspor, khususnya ke Timur Tengah, masih relatif stabil.
"Permintaan dari Timur Tengah sih menurut teman-teman (pengusaha) sebenarnya tetap ada terus, enggak berubah. Ya, cuman mereka mungkin berpikir dengan cost yang tinggi berani enggak ya, mungkin untungnya berkurang gitu kali ya," ujarnya.
Sejauh ini, belum ada pelaku usaha yang menghentikan ekspor secara total, meski sebagian memilih menunggu perkembangan situasi.
Ia menambahkan dampak kenaikan biaya logistik ini dirasakan hampir di seluruh komoditas ekspor karena mayoritas produk yang dikirim ke Timur Tengah merupakan barang nonmigas, khususnya dari sektor manufaktur.
Pemerintah bersama pelaku usaha saat ini juga tengah membahas skema pembagian beban biaya logistik, apakah akan ditanggung eksportir, importir, atau diteruskan ke konsumen di negara tujuan.
Selain itu, pembenahan sektor logistik dalam negeri terus didorong agar lebih efisien dan kompetitif di tengah tekanan global.
(del/end)
Add
as a preferred source on Google
