Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespons pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai rencana pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan sampai saat ini belum mendengar rencana tersebut langsung dari Purbaya. Pasalnya, belum ada pembicaraan mengenai atau pertemuan resmi mengenai pembahasan APBN lagi.
"Karena belum ada komunikasi awal dari pemerintah, tentu saya belum bisa berpendapat lebih jauh. Namun yang pasti setiap kebijakan ditempuh harus ada dasar, tujuan, dan strateginya. Saya melihat pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk bergerak di bawah 3 persen PDB," ujar Said Abdullah dalam keterangan resmi, Jumat (13/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, ada banyak cara pemerintah untuk tetap menjaga disiplin fiskal APBN di bawah 3 persen. Misalnya, dengan mencapai target pendapatan negara melalui pembenahan perpajakan.
Ia menilai salah satu pembenahan yang bisa dilakukan adalah perbaikan sistem Coretax. Kemudian, naiknya harga komoditas ekspor, seperti minyak bumi dan mungkin batu bara juga dinilai dapat menambah PNBP.
Dari sisi belanja, ia menyebutkan pemerintah bisa melakukan efisiensi. Fokusnya melalui memangkas program yang tidak prioritas.
"Jika besaran belanja bisa dikendalikan, menyeimbangkan dengan realisasi pendapatan, tentu target defisit di bawah 3 persen Insyaallah bisa dijaga," jelasnya.
Selain itu, ia menilai pemerintah juga perlu mengelola target pembiayaan. Pasalnya, ia melihat di tengah terpaan pemeringkatan kredit rating yang negatif, memang tidak mudah mendapatkan pembiayaan melalui SBN.
Said menyebutkan sisi positif jika defisit di atas 3 persen dari PDB, dalam jangka pendek fiskal lebih lebar, tetapi jangka menengah akan mengalihkan beban fiskal saat ini di kemudian hari sebab pelebaran defisit dibiayai dengan utang.
"Demikian halnya dengan kebijakan QE (Quantitave Easing), jika menggunakan model BI menyerap SBN dari pasar sekunder, harus diperhitungkan kemampuan BI. Sebab BI memiliki tanggungjawab mengendalikan kurs, dan inflasi," katanya.
"Saya mengharapkan ada kajian melibatkan para ekonom, dengan demikian setiap kebijakan ekonomi dapat basis dukungan teknokrasi yang memadai, sehingga segala resikonya dapat terpetakan termasuk mitigasinya. Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita sehat, stabil dan berkelanjutan," sambungnya,
Purbaya sebelumnya membuka kemungkinan pemerintah menaikkan defisit di atas 3 persen dari PDB, atau di atas ketentuan Undang-undang Keuangan Negara, apabila ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan sebagai pembantu presiden akan menjalankan keputusan tersebut.
"(Kalau Prabowo oke, parlemen oke), saya nggak tahu. Kalau perintah kan kita jalankan. Saya kan cuma tangan presiden," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat siang tadi.
(ldy/sfr)
Add
as a preferred source on Google
