Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan pemerintah memangkas sebagian ekspor crude palm oil (CPO) untuk mendukung program perluasan biodiesel B50 yang akan mulai diimplementasikan pada 2026.
Kebijakan ini, kata dia, masih dalam tahap kajian dan menjadi salah satu opsi pemenuhan kebutuhan bahan baku biodiesel di dalam negeri.
"Kalau penambahan kebutuhan CPO, ada tiga konsep untuk memenuhinya, intensifikasi lahan, membuka lahan baru, dan memangkas sebagian yang diekspor," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Selasa (14/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apabila opsi pemangkasan ekspor dilakukan, maka akan dibuat kebijakan DMO (domestic market obligation) baru untuk sektor CPO.
"Kalau alternatif ketiga yang dipakai, maka salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri melalui DMO," imbuhnya.
Namun, Bahlil menegaskan, opsi DMO sawit ini masih bersifat wacana dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
"Masih opsi," katanya singkat.
Ia menjelaskan, rencana implementasi B50 telah disepakati dalam rapat terbatas kabinet dan ditargetkan mulai dijalankan pada semester II tahun 2026. Program ini merupakan kelanjutan dari penerapan B40 yang sudah berjalan saat ini.
"Sudah diputuskan di ratas kemarin, kita akan melakukan konversi dari B40 ke B50. Kalau B50 diterapkan, kita tidak lagi impor solar," kata Bahlil.
Menurutnya, saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 4,9 juta kilo liter solar per tahun. Dengan penerapan B50, impor tersebut dapat ditekan hingga nol, yang sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional dan menghemat devisa negara.
Selain itu, peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel dinilai akan menciptakan efek berganda pada sektor perkebunan dan industri daerah.
"Kalau kita tambah CPO, otomatis ada penciptaan lapangan pekerjaan baru. Ini bagian dari trigger ekonomi di daerah," ujarnya.
(ldy/agt)
