CNN Indonesia
Sabtu, 17 Mei 2025 16:57 WIB
Sebanyak 13 ribu pecalang dari 1.500 Desa Adat di Bali mendeklarasikan penolakan kehadiran preman yang berkedok organisasi masyarakat (ormas). (ANTARA FOTO/NYOMAN HENDRA WIBOWO)
Denpasar, CNN Indonesia --
Sebanyak 13 ribu pecalang dari 1.500 Desa Adat di Bali mendeklarasikan penolakan kehadiran preman yang berkedok organisasi masyarakat (ormas).
Deklarasi tersebut disampaikan dalam acara Gelar Agung Pacalang, di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Kota Denpasar, Bali, Sabtu (17/5).
Ketua Majelis Desa Adat (MDA) atau Bendesa Agung Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet mengatakan Pecalang Bali menjadi garda terdepan menjaga adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal Bali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pecalang Bali sejak leluhur sudah menjaga Bali, nindihin gumi Bali. Pecalang Bali menolak kriminalisme, premanisme dan sikap anarkis yang dilakukan preman berbaju ormas dan berkedok ormas," kata Sukahet.
Dalam deklarasi tersebut, kata Sukahet, terdapat tiga poin penting yang disampaikan yaitu menolak kehadiran ormas yang melakukan tindakan premanisme dan intimidasi masyarakat.
"Mendukung TNI dan Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali, serta menindak dengan tegas ormas yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalisasi yang meresahkan masyarakat," ujarnya.
Para pecalang juga mendukung sistem keamanan terpadu berbasis desa adat (Sipandu Beradat) dan bantuan keamanan desa adat (Bankamda) dalam menjaga dan mengamankan desa adat di Bali.
Sukahet menjelaskan deklarasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait dengan isu terhadap ormas yang kian berkembang.
Menurutnya, sejak bertahun silam desa adat di Bali telah memiliki pecalang untuk menjaga keamanan di setiap kegiatan di desa adat di Bali.
"Berkolaborasi dengan aparat dari kepolisian dan TNI, sehingga dianggap sudah sangat cukup untuk menjaga keamanan di Bali," ujarnya.
Sukahet juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi terkait kesejahteraan pecalang, termasuk soal insentif.
"Saya berharap, kepemimpinan daerah saat ini memberikan perhatian lebih terhadap eksistensi pecalang sebagai garda terdepan dalam menjaga adat dan budaya Bali," ujarnya.
(fra/kdf/fra)
